Ketua MA Terima Pelat Nomor Khusus MA 1 Sebagai Pengganti RI 8

Kepolisian telah resmi merilis pelat nomor khusus baru bagi kendaraan dinas Mahkamah Agung (MA). Kini, pejabat dalam lembaga tersebut menggunakan pelat nomor yang diawali dengan huruf MA untuk menandai identitas mereka.

Contohnya, sebelumnya Ketua MA menggunakan pelat nomor RI 8, yang kini telah diubah menjadi MA 1. Perubahan ini terjadi dalam kesempatan Peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 MA Republik Indonesia.

Pada momen perayaan tersebut, terlihat dalam sebuah video bagaimana pelat nomor lama dicopot dan digantikan dengan pelat yang baru. Hal ini menandai langkah baru dalam administrasi kendaraan lembaga peradilan.

Penerapan Pelat Nomor Khusus Dalam Sistem Peradilan Penggantian pelat nomor ini berlandaskan pada surat telegram tertanggal 12 Juni 2025 yang dikeluarkan oleh Kakorlantas Polri. Dalam surat tersebut, dijelaskan mengenai pelat nomor khusus yang ditujukan untuk Mahkamah Agung sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi administrasi.

Telah ada serangkai pertemuan sejak Februari hingga April 2025 antara perwakilan MA dan Polri untuk mengkaji kebutuhan ini. Kesepakatan akhirnya dicapai tanpa perlu menunggu perubahan regulasi yang biasanya memakan waktu lebih panjang.

Kendaraan yang berhak menggunakan pelat nomor khusus ini meliputi kendaraan dinas yang dimiliki negara dan terdaftar di MA serta kendaraan yang dipinjam dari lembaga atau kementerian lain. Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius terhadap kebutuhan administratif dalam lingkungan peradilan.

Siapa Saja Yang Berhak Menggunakan Pelat Nomor Khusus? Pelat nomor khusus ini tidak hanya diperuntukkan bagi Ketua MA, tetapi juga untuk Hakim Agung, Hakim Ad Hoc, dan pejabat tinggi lainnya di lembaga tersebut. Hal ini mencakup juga pimpinan pengadilan tingkat banding hingga pertama.

Tidak hanya itu, pelat nomor ini akan digunakan oleh panitera, sekretaris pengadilan, serta pejabat lain yang mendapatkan izin dari Sekretaris MA. Kebijakan ini merupakan langkah positif dalam meningkatkan pengakuan dan identitas resmi lembaga peradilan.

Dengan adanya pelat nomor baru ini, diharapkan proses administrasi kendaraan di lingkungan Mahkamah Agung menjadi lebih teratur dan efisien. Pelat nomor khusus ini juga akan mendukung mobilitas pejabat dalam menjalankan tugas-tugas penting mereka.

Pentingnya Sinergi Antara Kementerian dan Lembaga Ketua MA, Sunarto, menekankan bahwa kebijakan pelat nomor khusus bukan sekadar langkah administratif semata. Ia melihat ini sebagai bentuk kolaborasi yang lebih luas antara kementerian dan lembaga demi kelancaran tugas peradilan.

Sunarto menyampaikan apresiasi kepada Kapolri atas inisiatif penerbitan pelat nomor ini. Menurutnya, sinergi antarkementerian dapat meningkatkan efisiensi dalam menjalankan tugas-tugas yang seringkali memerlukan mobilitas yang cepat.

Ia meyakini bahwa keberadaan STNK dan TNKB khusus di lingkungan Mahkamah Agung dapat memperkuat kerja sama antara Polri dan kementerian lain. Hal ini menjadi nyata bahwa kerja sama dan kolaborasi yang baik dapat membawa kemajuan bagi sistem peradilan.