Catatan DPD Terkait RAPBD Jakarta Capai Rp 95,35 Triliun oleh Fahira Idris

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Jakarta untuk tahun 2026 diperkirakan akan mencapai Rp 95,35 triliun. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar Rp 3,49 triliun dibandingkan tahun sebelumnya, yang dapat menjadi harapan untuk perbaikan infrastruktur dan layanan publik di ibu kota.

Dengan kepemimpinan Pramono Anung dan Rano Karno, ada keyakinan bahwa anggaran ini akan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Menurut Fahira Idris, anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta, penting bagi pemerintah untuk mengedepankan pengelolaan yang transparan dan akuntabel dalam penggunaan anggaran ini.

Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu ada perhatian khusus terhadap berbagai sektor yang menjadi dasar kehidupan masyarakat. Salah satu hal yang diusulkan oleh Idris adalah peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan di Jakarta.

Strategi Pengembangan Sektor Pendidikan untuk Jakarta 2026 Pendidikan menjadi salah satu prioritas utama dalam RAPBD Jakarta 2026. Fahira Idris mengusulkan agar anggaran dialokasikan untuk meningkatkan kualitas para guru melalui pelatihan berbasis teknologi.

Penerapan digitalisasi di sekolah-sekolah juga perlu diperluas, agar semua anak, termasuk yang berasal dari kelompok rentan, mendapatkan akses pendidikan yang setara. Ini akan memungkinkan mereka untuk menjadi talenta unggul di masa depan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Pendidikan vokasi juga harus diperkuat agar lulusan memiliki keterampilan yang relevan dan siap bersaing di dunia kerja. Dengan anggaran yang terarah, Jakarta berpotensi menjadi pusat pengembangan talenta unggul yang inovatif dan kompetitif, baik secara nasional maupun global.

Pentingnya Layanan Kesehatan dan Subsidi Pangan Kesehatan merupakan pilar penting dalam penguatan ketahanan sosial. Dorongan untuk meningkatkan layanan kesehatan primer di tingkat kelurahan dan kecamatan akan sangat membantu masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan tanpa harus pergi ke rumah sakit besar yang seringkali overcrowded.

Subsidi pangan juga perlu diperhatikan agar dapat terintegrasi dengan strategi stabilisasi harga kebutuhan pokok. Mengingat pentingnya ketahanan pangan untuk masyarakat, langkah-langkah integratif di antara pemerintah dan pelaku usaha lokal harus dilakukan.

Kerjasama dengan BUMD pangan serta pelaku usaha lokal akan membantu memperkuat rantai pasokan barang kebutuhan pokok. Dengan demikian, harga komoditas utama seperti beras dan minyak bisa tetap terjangkau, sehingga daya beli masyarakat pun terjaga.

Penguatan Infrastruktur dan Fasilitas Publik di Jakarta Infrastruktur yang baik merupakan syarat mutlak untuk mendukung kualitas hidup masyarakat. Alokasi anggaran dalam RAPBD Jakarta 2026 harus diarahkan untuk memperbaiki dan memperluas akses jaringan transportasi publik yang efisien.

Pembangunan infrastruktur juga harus mengenali kebutuhan lokal dan budaya masyarakat. Dalam hal ini, sangat penting untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan proyek infrastruktur. Ini akan menciptakan rasa memiliki dan meningkatkan partisipasi publik.

Kualitas fasilitas publik seperti taman, pusat kesehatan masyarakat, dan tempat ibadah harus ditingkatkan. Dengan fasilitas yang baik, masyarakat dapat merasakan kualitas hidup yang lebih baik dan meningkatkan kohesi sosial di lingkungan mereka.

Perlunya Pengawasan dan Akuntabilitas dalam Penggunaan Anggaran Pengelolaan anggaran yang baik memerlukan pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan. Fahira Idris menekankan pentingnya transparansi dalam penggunaan anggaran agar masyarakat bisa melihat secara jelas ke mana dana tersebut dialokasikan.

Di samping itu, akuntabilitas juga menjadi faktor penting. Pemerintah daerah perlu menyusun laporan penggunaan anggaran secara berkala agar masyarakat dapat mengevaluasi kinerja pemerintah. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran akan terbangun.

Sistem pengawasan yang melibatkan partisipasi masyarakat juga harus diterapkan. Melalui mekanisme ini, masyarakat bisa memberikan masukan dan kritik terhadap penggunaan anggaran. Hal ini menjadi langkah strategis untuk menciptakan pemerintahan yang lebih responsif dan akuntabel.

Kesimpulan: Menuju Jakarta yang Lebih Baik dengan RAPBD 2026 RAPBD Jakarta 2026 membawa harapan besar bagi masyarakat, asalkan dapat dikelola dengan baik. Bupati dan wakil bupati harus bersinergi untuk mencapai berbagai target yang telah ditetapkan dalam anggaran.

Pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur menjadi sektor-sektor yang harus mendapatkan perhatian lebih. Dengan alokasi yang tepat, Jakarta dapat menjadi kota yang lebih baik dengan kualitas hidup yang meningkat bagi seluruh warganya.

Dari pengawasan dan partisipasi publik yang kuat, diharapkan transparansi dan akuntabilitas akan terwujud, menciptakan anggaran yang tidak hanya membantu pengembangan proyek, tetapi juga memberdayakan masyarakat Jakarta secara keseluruhan. Semoga semua rencana ini dapat terealisasi dengan baik demi kebangkitan Jakarta.