RUU Perampasan Aset Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR dan Masuk Prolegnas Prioritas 2025

Rifma menekankan bahwa jika RUU ini disahkan, pejabat negara harus menjadi pihak pertama yang menjalani mekanisme pembuktian terbalik sebelum diterapkan ke masyarakat. Dia menegaskan pentingnya proses yang transparan dan akuntabel dalam setiap kebijakan yang berhubungan dengan pemberantasan korupsi.

Menurutnya, kewenangan perampasan aset seharusnya dapat dilakukan dengan memperkuat KPK melalui revisi undang-undang yang sudah ada, bukan dengan menciptakan aturan baru yang berpotensi menjadi formalitas. Selain itu, Rifma juga mengingatkan agar diskusi mengenai RUU ini tidak dilakukan dengan tergesa-gesa.

“Jangan sampai karena terburu-buru, hal ini justru menjadi blunder yang dapat disalahgunakan untuk menekan pihak tertentu atau melanggar hak individu,” ujarnya. Keberlanjutan pembahasan yang matang menjadi kunci untuk menghasilkan kebijakan yang benar-benar efektif dan adil.

Selanjutnya, Rifma juga menegaskan pentingnya partisipasi publik dalam pembahasan RUU tersebut. Ia berpendapat bahwa mahasiswa, buruh, dan organisasi masyarakat harus dilibatkan agar regulasi ini tidak hanya ada di atas kertas, tetapi juga dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan.

Rifma mencatat bahwa hambatan utama dalam pembahasan RUU ini bukanlah pada teks undang-undang yang ada, melainkan pada konsistensi dari aparat penegak hukum yang terkadang tidak dapat diandalkan. Regulations often come from the perspective of power, rather than from a principle of fair and accountable law enforcement.

Harapannya, jika RUU Perampasan Aset disahkan, maka penting untuk merevisi Undang-Undang Pemberantasan Korupsi juga. "Penguatan KPK, rekrutmen ulang aparat, dan pembentukan lembaga yang kredibel dengan mandat penuh dari Presiden harus menjadi bagian dari reformasi hukum," tegas Rifma.

Peran Pejabat Negara dalam Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi Dalam proses pemberantasan korupsi, pejabat negara seharusnya berada di garis depan untuk menunjukkan komitmen akan transparansi. Mekanisme pembuktian terbalik menjadi alat yang sangat penting untuk memastikan bahwa pejabat negara bertanggung jawab atas aset yang dimiliki.

Banyak kalangan berpendapat bahwa penguatan KPK bukanlah pilihan tetapi suatu kebutuhan dalam penegakan hukum. Dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada lembaga ini, diharapkan korupsi dapat diminimalisir secara signifikan.

Namun, tantangan besar tetap ada dalam implementasinya di lapangan. Tanpa dukungan dari semua lapisan masyarakat dan partisipasi aktif, program pembuktian terbalik mungkin hanya akan menjadi formalitas belaka.

Urgensinya Partisipasi Publik dalam Pembahasan RUU Pembahasan RUU yang melibatkan berbagai elemen masyarakat sangat esensial untuk mencapai hasil yang inklusif. Partisipasi juga menambah legitimitas dan bisa membantu pemerintah memahami apa yang menjadi harapan masyarakat.

Mahasiswa, buruh, dan organisasi non-pemerintah memiliki perspektif yang berharga dan harus dihargai. Melibatkan mereka dalam setiap tahap diskusi akan menjadikan proses legislasi lebih demokratis dan bernilai.

Selain itu, transparansi dalam proses akan mencegah timbulnya kecurigaan bahwa RUU ini dimanfaatkan untuk kepentingan segelintir orang. Masyarakat yang terlibat akan lebih memahami arti penting dari kebijakan ini dan dampaknya bagi kehidupan sehari-hari.

Menjaga Konsistensi dalam Penegakan Hukuman Konsistensi dalam penegakan hukum merupakan syarat mutlak untuk mencapai keadilan. Ketidakpastian yang ditimbulkan oleh ketidakkonsistenan aparat penegak hukum dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Maka dari itu, reformasi dalam aparat penegak hukum menjadi fokus utama dalam pembahasan RUU ini. Tanpa adanya perubahan signifikan dalam cara aparat bekerja, semua kebijakan yang ada mungkin tidak akan efektif.

Dengan mekanisme yang jelas dan terukur, diharapkan aksi penegakan hukum dapat berjalan dengan baik. Kolaborasi antara lembaga hukum dan masyarakat pun harus diwujudkan untuk menciptakan lingkungan hukum yang lebih adil dan akuntabel.