Usulan Ombudsman agar Pengecer Dibantu Menjadi Pangkalan LPG dan Alasannya

Sebelumnya, Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Mokhammad Najih, menyayangkan lambatnya pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ombudsman di DPR. Meskipun masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) periode 2024–2029, RUU Ombudsman masih berada di urutan yang rendah, yakni di atas angka seratusan.

Hal ini mencerminkan bahwa urgensi perubahan undang-undang tersebut belum menjadi prioritas bagi para legislator. Najih menjelaskan bahwa fenomena ini bukan kali pertama dirasakan, mengundang perhatian banyak pihak.

Pada periode sebelumnya, RUU Ombudsman pernah duduk di posisi 108, kemudian naik ke angka 35, lalu ke 18, dan sempat masuk ke dalam 10 besar prioritas legislasi. Sayangnya, upaya pengesahan undang-undang tersebut tetap tidak berhasil hingga masa bakti DPR berakhir.

Najih menegaskan bahwa untuk periode DPR saat ini, meskipun RUU Ombudsman masuk dalam daftar prioritas, posisinya masih terjebak di urutan angka seratusan. Angka ini menunjukkan bahwa urgensi untuk memperkuat Ombudsman masih kurang diperhatikan.

Hal ini, menurut Najih, menunjukkan perlunya dorongan bersama agar pembahasan RUU tidak dimulai dari awal lagi. Ia berharap, proses legislasi ini tidak kehilangan kontinuitas, merugikan kepentingan masyarakat yang membutuhkan kehadiran Ombudsman yang lebih kuat.

Proses Legislatif yang Belum Optimal di Kalangan Legislator Najih menyebutkan bahwa konteks ini menunjukkan belum adanya komitmen nyata dari para legislator untuk mendukung penguatan Ombudsman. Dia menegaskan pentingnya dukungan publik untuk mengejar pembahasan RUU ini dengan momentum yang tepat.

Pentingnya Ombudsman sebagai lembaga pengawasan harus menjadi perhatian tanpa pandang bulu. Dukungan dari berbagai elemen masyarakat diperlukan agar pembahasan tidak mandek dan mengalami stagnasi seperti yang terjadi sebelumnya.

Keberadaan Ombudsman sangat strategis, terutama ketika berhadapan dengan berbagai problematika hukum dan sosial yang ada. Legitimasi lembaga pengawas ini sangat bergantung pada komitmen dan keseriusan para legislator dalam mendorong RUU tersebut agar segera disahkan.

Ombudsman sendiri berperan penting dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas di berbagai lapisan pemerintahan. Dengan adanya lembaga ini, diharapkan masyarakat dapat lebih dipercaya oleh pemerintah, dan hal ini seharusnya menjadi prioritas bersama.

Jika RUU Ombudsman tidak kunjung disahkan, maka masyarakat akan terus merasakan dampak negatif dari rendahnya pengawasan terhadap kinerja pemerintahan. Hal ini bisa berujung pada meningkatnya ketidakpercayaan publik terhadap institusi negara.

Pentingnya Kontinuitas dalam Proses Legislasi Najih mengungkapkan keprihatinannya mengenai kontinuitas dalam pembahasan RUU ini. Menurutnya, setiap kali ada perubahan anggota DPR, diskusi tentang RUU harus dimulai dari awal, yang sangat merugikan proses legislasi ini.

Kontinuitas pembahasan RUU menjadi sangat penting agar keberadaan Ombudsman bisa lebih diperkuat. Jika tidak, setiap periode baru hanya akan membawa kebuntuan yang berkepanjangan dan menghambat kemajuan yang diharapkan.

Dia menekankan bahwa proses legislasi seharusnya dapat diteruskan tanpa harus mengulang dari nol. Hal ini untuk memastikan agar hasil kerja keras sebelumnya tidak sia-sia dan dapat segera memberikan manfaat bagi masyarakat.

Keberlangsungan dalam pembahasan ini juga menjadi indikator keseriusan DPR dalam menanggapi isu-isu yang mengemuka di masyarakat. Dengan menghormati hasil pembahasan sebelumnya, seharusnya semua pihak dapat bekerja sama mewujudkan pengesahan RUU tersebut.

Oleh karena itu, penting untuk menciptakan iklim yang kondusif untuk mendukung proses legislasi yang lebih baik di masa mendatang. Ini harus menjadi perhatian serius bagi setiap partai politik yang menduduki kursi di DPR.

Dorongan dari Masyarakat untuk Meningkatkan Pengawasan Publik Upaya untuk memperkuat RUU Ombudsman memerlukan dukungan yang lebih luas dari masyarakat. Najih menegaskan bahwa pengawasan publik terhadap kinerja pemerintah harus menjadi bagian integral dalam sistem demokrasi kita.

Masyarakat yang aktif berperan dalam mengadvokasi RUU ini dapat memberikan kekuatan tersendiri dalam mempercepat proses legislasi. Dengan adanya suara-suara dari publik, diharapkan DPR semakin menyadari pentingnya pengesahan RUU tersebut.

Selama ini, banyak masyarakat yang tidak memahami urgensi penguatan Ombudsman dalam lembaga pemerintah. Oleh karena itu, perlu upaya edukasi agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya kehadiran lembaga ini dalam menjaga transparansi.

Selain itu, kesiapan masyarakat untuk ikut bersuara dalam urusan perundang-undangan juga sangat penting. Jika masyarakat bersatu, kekuatan suara mereka dapat memengaruhi tindakan legislator terhadap RUU ini.

Dengan mengedukasi dan melibatkan masyarakat secara aktif, diharapkan proses pengesahan RUU Ombudsman dapat menjadi prioritas yang tidak lagi terabaikan di masa mendatang. Masyarakat harus sadar bahwa keberadaan Ombudsman bukanlah sekadar formalitas, melainkan bagian penting dari pengawasan publik yang sehat.