Cloudflare Populer untuk Infrastruktur Judol

Kementerian Komunikasi dan Digital memberikan perhatian serius terhadap penggunaan teknologi oleh situs judi online. Dalam sebuah laporan, terungkap bahwa lebih dari 76 persen situs judi online menggunakan infrastruktur Cloudflare untuk mengelabui sistem pemblokiran dan melindungi identitas mereka.

Informasi ini didapat dari analisis terhadap 10.000 sampel situs judi yang dilakukan pada awal November 2025. Identifikasi terhadap metode yang digunakan oleh para pelaku judi online menjadi fokus utama untuk menjaga ekosistem digital yang sehat.

Menanggapi temuan ini, Kementerian Komunikasi dan Digital meminta Cloudflare untuk segera mendaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Langkah ini dianggap penting untuk meningkatkan koordinasi dalam penanganan situs judi online.

Penggunaan Cloudflare dalam Situs Judi Online Meningkat Pesat Penggunaan Cloudflare oleh situs judi online tidak hanya berkaitan dengan kecepatan akses, tetapi juga terkait dengan penyamaran alamat IP. Dengan cara ini, situs-situs tersebut berusaha menghindari pemblokiran yang terus dilakukan pemerintah.

Komdigi menyatakan bahwa situasi ini menimbulkan tantangan besar dalam penegakan hukum. Banyaknya situs yang beroperasi di balik infrastruktur tersebut semakin menyulitkan upaya untuk memberantas judi online.

Alexander Sabar, Dirjen Pengawasan Ruang Digital di Kementerian tersebut, menekankan pentingnya pendaftaran PSE. Hal ini sebagai langkah untuk memastikan bahwa platform yang beroperasi di Indonesia mematuhi peraturan yang ada.

Permintaan Pendaftaran PSE sebagai Solusi Jangka Panjang Kementerian Komunikasi dan Digital secara tegas meminta Cloudflare dan perusahaan sejenisnya untuk mendaftar. Pendaftaran ini diyakini dapat membantu dalam pemantauan dan pengendalian konten yang melanggar hukum.

Dengan status PSE yang sah, pemerintah dapat lebih mudah melakukan koordinasi terkait pengawasan situs-situs yang dianggap ilegal. Ketiadaan registrasi resmi menjadikan langkah penegakan hukum jauh lebih rumit.

Alexander menambahkan bahwa pemerintah akan mengambil tindakan tegas jika perusahaan terus mengabaikan permintaan pendaftaran. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa semua platform diharapkan berkomitmen untuk bekerja sama demi keamanan digital masyarakat Indonesia.

Langkah Hukum dan Sanksi bagi Penyedia Layanan Sejalan dengan permintaan pendaftaran PSE, Komdigi telah menginformasikan risiko sanksi administratif bagi platform yang tidak mengikuti aturan. Penutupan akses menjadi salah satu opsi jika permintaan tersebut tidak dipenuhi.

Kasus yang melibatkan Cloudflare menjadi catatan penting di tengah perkembangan teknologi informasi yang pesat. Upaya pemerintah dalam menegakkan hukum di ranah digital perlu dukungan dari semua pihak, termasuk penyedia layanan global.

Kementerian juga menyatakan bahwa pendekatan yang dilakukan harus proporsional. Banyak situs web dan layanan penting yang bergantung pada Cloudflare, sehingga penegakan hukum perlu mempertimbangkan aspek ini secara seksama.

Komitmen Terhadap Keamanan Digital Masyarakat Kementerian Komunikasi dan Digital menekankan bahwa kolaborasi dengan platform global sangat penting. Akan tetapi, hal ini harus diimbangi dengan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Seluruh pihak diharapkan dapat bergerak bersamaan demi terciptanya ruang digital yang aman. Kerja sama yang saling menguntungkan diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah yang muncul dalam ekosistem digital.

Selain itu, pemerintah juga terus membuka diri untuk dialog dengan berbagai platform. Kementerian Komunikasi dan Digital ingin memastikan bahwa kepatuhan terhadap peraturan hukum tinggi dan menjadi garis besar dalam setiap kerja sama yang dilakukan.