Hasil Pembahasan Komisi Reformasi Polri mengenai Perpol untuk Polisi di 17 Kementerian

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo baru saja menandatangani Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2025. Peraturan ini mengatur tentang penugasan anggota kepolisian yang dapat melaksanakan tugas di luar struktur organisasi kepolisian, termasuk di sejumlah kementerian dan lembaga pemerintah.

Hal ini merupakan langkah signifikan mengingat Mahkamah Konstitusi sebelumnya telah memberikan keputusan yang melarang anggota Polri aktif menduduki posisi di luar kepolisian tanpa harus mengundurkan diri. Keputusan ini menunjukkan adanya perubahan dalam manajemen jabatan yang dapat dimiliki oleh polisi aktif.

Peraturan yang mulai berlaku sejak 10 Desember 2025 ini menyasar aspek penting terkait pelaksanaan tugas anggota kepolisian di luar dari instansi mereka. Dalam praktiknya, hal ini memungkinkan adanya sinergi antara lembaga-lembaga pemerintahan dan kepolisian untuk meningkatkan efektivitas kerja.

Pemahaman Baru tentang Tugas Anggota Polri di Luar Struktur Setiap institusi memiliki karakteristik dan fungsi masing-masing. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan anggota Polri dapat menyumbangkan kemampuan dan pengetahuan mereka di berbagai bidang. Penggunaan kapabilitas ini dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja kementerian dan lembaga yang bersangkutan.

Pengaturan dalam pasal-pasal peraturan ini sangat jelas dan terperinci. Di dalamnya dijelaskan bahwa pelaksanaan tugas anggota Polri tidak hanya terbatas di dalam struktur, tetapi juga di luar negeri dan dalam berbagai entitas pemerintah. Hal ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam penugasan.

Dalam konteks kebijakan ini, pemerintah ingin menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi. Di era yang penuh tantangan ini, kolaborasi menjadi kunci dalam menghadapi berbagai masalah yang kompleks, mulai dari keamanan hingga urusan sosial dan kemasyarakatan.

Rincian Jabatan yang Dapat Dihuni oleh Anggota Polri Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa anggota Polri bisa melaksanakan tugas dalam 17 kementerian dan lembaga. Hal ini menciptakan peluang baru bagi anggota Polri untuk berkontribusi dalam berbagai proyek pemerintah. Dengan adanya penugasan ini, Polri juga bisa lebih terintegrasi dengan sektor lain, yang menguntungkan semua pihak.

Di antaranya adalah Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan yang berfokus pada stabilitas keamanan nasional. Selain itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral juga memerlukan masukan dan pengawasan dari anggota Polri untuk menjamin keamanan energi dan sumber daya lainnya.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga termasuk yang penting untuk melibatkan anggota Polri. Dengan demikian, kebijakan yang terkait dengan hukum dan penegakan hukum dapat lebih efektif dan transparan. Ini menunjukkan bahwa kontribusi Polri sangat diperlukan dalam berbagai aspek pemerintahan.

Dampak Positif dari Penugasan Anggota Polri Adanya regulasi ini tentunya dipandang sebagai langkah progresif dalam reformasi kepolisian. Selama ini, kepolisian sering kali hanya berfokus pada tugas internal tanpa memperhatikan interaksi dengan instansi lain. Dengan penugasan di luar struktur, mereka diharapkan bisa membawa perspektif baru dan inovatif.

Melalui kolaborasi ini, diharapkan terjadi pertukaran pengetahuan dan pengalaman. Hal ini akan memperkuat kapasitas semua lembaga yang terlibat, sehingga bisa lebih efektif dalam menjalankan program-program yang berorientasi pada masyarakat. Ini juga bisa mengurangi silo yang sering terjadi di pemerintahan.

Ke depannya, diharapkan dengan adanya pengaturan yang jelas ini, akan muncul banyak kesempatan untuk inovasi. Interaksi antara polisi dan pejabat pemerintahan lainnya dapat membuahkan ide-ide baru yang bermanfaat. Ini bisa menjadi contoh nyata bagaimana sinergi antar lembaga bisa menghasilkan solusi yang lebih baik bagi masyarakat.