Jakarta – Dalam upaya memperkuat administrasi pemerintahan desa, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri telah mengambil langkah penting. Mereka meminta semua kepala daerah untuk segera mengirimkan laporan mengenai penyelesaian batas desa yang dilengkapi dengan data dukung yang relevan.
Data yang diperlukan mencakup peraturan bupati, data digital, serta berita acara kesepakatan terkait. Pentingnya informasi ini semakin ditekankan oleh Direktorat, yang melihat bahwa penegasan batas desa merupakan komponen penting dalam perencanaan pembangunan yang efektif.
Support authors and subscribe to content
This is premium stuff. Subscribe to read the entire article.
Login if you have purchased
