Pemerintah tengah mengkaji pengaturan lebih lanjut mengenai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setelah terungkapnya informasi mengenai pengelolaan yang diduga dilakukan oleh keluarga pejabat. Sikap proaktif ini diambil untuk memastikan bahwa program dapur makan bergizi gratis (MBG) dapat berjalan dengan baik tanpa menyisakan celah yang dapat disalahgunakan. Dengan latar belakang ini, Badan Gizi Nasional (BGN) berencana untuk mengimplementasikan aturan yang lebih ketat dalam pengawasan SPPG.
Seiring dengan pengembangan program ini, BGN juga mengakui perlunya kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mencapai target penerima manfaat. Menurut Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, ada kebutuhan mendesak untuk membangun lebih banyak SPPG agar target 82,9 juta penerima MBG dapat terpenuhi sebelum tahun 2025. Keinginan pemerintah untuk mengoptimalkan program ini mencerminkan komitmen terhadap peningkatan gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak yang berisiko stunting.
Support authors and subscribe to content
This is premium stuff. Subscribe to read the entire article.
