PHK di Industri Komponen Sementara APM Diharapkan Tak Merumahkan Pekerja

Industri otomotif Indonesia saat ini sedang menghadapi tantangan besar akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang melanda sektor rantai pasok komponen otomotif. Di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu, perhatian pemerintah sangat penting untuk menekan jumlah PHK yang dapat berdampak negatif terhadap lapangan kerja dan perekonomian secara keseluruhan.

Rachmat Basuki, Sekretaris Jenderal Gabungan Industri Alat-alat Mobil dan Motor (GIAMM), mengungkapkan bahwa PHK telah mulai terjadi sejak pertengahan tahun 2024. Meskipun angka spesifik tidak diungkapkan, laporan dari perusahaan anggota GIAMM mencatat pengurangan tenaga kerja berkisar antara 3 persen hingga 23 persen dari total karyawan masing-masing perusahaan.

Dari data yang diperoleh, penurunan signifikan dalam kegiatan produksi dan penjualan otomotif menunjukkan bahwa situasi ini bukan hanya bersifat temporer, tetapi lebih kepada dampak jangka panjang yang memerlukan perhatian serius dari semua pihak.

Mengenal Dampak PHK di Sektor Komponen Otomotif PHK yang terjadi saat ini merupakan akumulasi dari kondisi pasar otomotif yang tidak menentu sejak tahun 2023. Menurut Rachmat, penurunan pasokan komponen ke produsen otomotif mencapai sekitar 28 persen dalam periode tujuh bulan terakhir.

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) juga melaporkan bahwa penjualan retail kendaraan mengalami penurunan sebesar 10,8 persen dalam periode Januari hingga Juli 2025. Dari 508.041 unit pada tahun sebelumnya, sekarang hanya terjual 453.278 unit.

Penjualan grosir juga menunjukkan tren penurunan, mencatat pengurangan 10,1 persen selama periode yang sama. Data menunjukkan distribusi kendaraan pada tahun ini hanya mencapai 435.390 unit dibandingkan 484.250 unit pada tahun lalu.

Tren Penurunan Penjualan dan Implikasinya Bukan hanya kendaraan roda empat, penjualan sepeda motor juga mengalami penurunan yang signifikan. Pada periode yang sama, penjualan sepeda motor tercatat sebesar 3.691.677 unit, berkurang dari 3.769.895 unit tahun lalu.

Salah satu faktor yang berkontribusi pada penurunan ini adalah meningkatnya impor truk Completely Built Up (CBU) untuk kebutuhan pertambangan. Hal ini menciptakan persaingan yang semakin ketat di pasar otomotif nasional.

Meskipun pasar mobil listrik menunjukkan pertumbuhan, kendaraan jenis ini tidak membutuhkan komponen sebanyak mobil konvensional. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi produsen komponen yang sebagian besar masih bergantung pada pasar mobil tradisional.

Peran Pemerintah dalam Menyelesaikan Masalah PHK Rachmat menegaskan bahwa kondisi ekonomi yang sulit membuat banyak perusahaan komponen otomotif terpaksa melakukan PHK. Bagi Agen Pemegang Merek (APM) yang umumnya merupakan perusahaan multinasional, mungkin lebih mudah untuk bertahan dibandingkan dengan perusahaan kecil yang menjadi pemasok komponen lokal.

Pihak GIAMM meminta bantuan pemerintah untuk menstabilkan situasi dan menghindari PHK massal lebih lanjut. Tanpa intervensi yang tepat, jumlah pekerja pada industri akan terus berkurang.

"Kami khawatir jika kondisi pasar tidak segera membaik, pengurangan karyawan di industri komponen tidak bisa dihindari," ungkap Rachmat. Usulan dari GIAMM termasuk memberikan insentif untuk produk otomotif yang memanfaatkan komponen lokal lebih dari 60 persen.

Komitmen Menteri Perindustrian dalam Menjaga Stabilitas Industri Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, telah meminta pabrikan otomotif besar seperti Toyota, Suzuki, dan Daihatsu untuk mempertahankan harga jual mobil mereka dan menghindari PHK. Permintaan ini sangat penting dalam menjaga daya beli masyarakat dan kelangsungan lapangan kerja.

"Saya mengimbau agar tidak ada kenaikan harga dan tidak ada PHK di Indonesia," tegas Agus Gumiwang, merujuk pada potensi dampak negatif terhadap sektor otomotif jika langkah ini tidak diambil.

Agus menambahkan, stabilitas sektor otomotif merupakan penopang penting bagi pertumbuhan industri nasional secara keseluruhan. Dengan menjaga agar perusahaan tidak melakukan PHK, pemerintah berharap pertumbuhan ekonomi dapat terjaga.