Regulasi Kesehatan Berpotensi Memperburuk Ekonomi Bayangan yang Makin Meluas

Maraknya peredaran rokok ilegal di Indonesia saat ini menjadi isu yang cukup mengkhawatirkan dan mempengaruhi perekonomian nasional. Praktik ekonomi bayangan ini semakin banyak ditemukan, dan hal ini mendorong para ekonom untuk mengusulkan deregulasi kebijakan yang mengatur sektor-sektor strategis yang dianggap memiliki dampak besar terhadap kestabilan ekonomi.

Peraturan Pemerintah yang mengatur tembakau, seperti Pasal 28/2024, diduga telah membuka celah bagi munculnya praktik ilegal di pasar ini. Dengan meningkatnya aktivitas haram ini, para pemangku kepentingan semakin sadar akan perlunya pengetatan dan pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah penyebaran rokok ilegal.

Kondisi ini secara langung berkontribusi pada munculnya shadow economy, yaitu ekonomi yang tidak dicatat resmi. Aktivitas tersebut memperburuk potensi penerimaan negara dari pajak dan cukai yang seharusnya diterima dari sektor ini.

Menurut laporan EY Global Shadow Economy Report 2025, Indonesia mencatatkan angka shadow economy yang cukup tinggi, mencapai 23,8 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB), sekitar USD 326 miliar. Hal ini menunjukkan besarnya potensi kehilangan pajak yang diperkirakan mencapai Rp 500 triliun per tahunnya, sebuah angka yang sangat signifikan untuk perekonomian negara.

Ekonom senior dari Asosiasi Pengusaha Indonesia, Wijayanto Samirin, menekankan bahwa kebijakan yang ada seharusnya memperkuat pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal. Namun, banyak regulasi saat ini justru membuka kemungkinan bagi peredaran rokok ilegal untuk berkembang tanpa hambatan.

Dia mengingatkan bahwa deregulasi yang tepat bukanlah sebuah opsi, tetapi sebuah keharusan. "Deregulasi harus berfokus pada implementasi di lapangan dengan hasil yang nyata, bukan sekadar prosedural," kata Wijayanto. Ini adalah langkah yang sangat diperlukan untuk mengurangi aktivitas ekonomi ilegal ini dan memperkuat perekonomian.

Pengaruh Shadow Economy Terhadap Perekonomian Nasional Shadow economy sangat mempengaruhi kestabilan perekonomian Indonesia, terutama dalam hal penerimaan pajak. Dengan banyaknya aktivitas ekonomi yang tidak tercatat, negara kehilangan potensi pajak yang dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Situasi ini menciptakan tantangan yang besar bagi kebijakan fiskal pemerintah.

Selain itu, peredaran operasi ilegal ini juga mengganggu persaingan usaha yang sehat di pasar. Usaha yang taat pada peraturan memiliki kesulitan untuk bersaing dengan barang ilegal yang seringkali dijual dengan harga lebih rendah. Hal ini mendorong perusahaan-perusahaan untuk terlibat dalam praktik-praktik yang merugikan.

Akibatnya, tidak hanya sektor rokok, berbagai sektor lain juga bisa terpengaruh oleh tingginya tingkat shadow economy. Hal ini dapat memperpanjang dampak negatif pada berbagai aspek sosial dan ekonomi, termasuk peningkatan pengangguran di kalangan masyarakat.

Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan strategi yang efektif dalam mengatasi masalah ini. Penegakan hukum yang lebih ketat serta edukasi publik tentang dampak dari penggunaan dan peredaran rokok ilegal dapat menjadi langkah awal untuk melakukan perbaikan. Dengan edukasi yang baik, diharapkan masyarakat menjadi lebih sadar tentang bahaya yang ditimbulkan oleh rokok ilegal.

Pentingnya Regulasi yang Tepat dalam Mengatasi Praktik Ilegal Regulasi yang tepat menjadi sangat esensial dalam mengurangi peredaran rokok ilegal di pasar. Pemerintah perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap kebijakan-kebijakan yang ada agar tidak membuka peluang bagi aktivitas ilegal. Regulasi harus lebih tegas dan jelas untuk memastikan semua pihak patuh terhadap peraturan yang ditetapkan.

Salah satu langkah yang dapat diambil adalah peningkatan jumlah dan kualitas pengawas yang bertanggung jawab terhadap sektor ini. Dengan peningkatan pengawasan, diharapkan peredaran rokok ilegal dapat ditekan secara signifikan. Selain itu, penggunaan teknologi dalam pengawasan juga bisa menjadi solusi untuk mendeteksi dan mencegah praktik ilegal ini.

Selain pengawasan yang lebih baik, penting juga untuk meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta. Pertukaran informasi dan data yang lebih transparan antara kedua pihak dapat menjadi langkah strategis untuk memerangi peredaran rokok ilegal. Dengan kolaborasi yang kuat, diharapkan situasi ini dapat ditangani lebih efektif.

Aspek edukasi masyarakat juga sangat penting dalam mengatasi masalah ini. Membuat kampanye kesadaran yang menekankan bahaya penggunaan rokok ilegal dapat membantu mengurangi jumlah konsumen. Dengan meningkatnya kesadaran, diharapkan permintaan terhadap produk ilegal akan menurun.

Menyongsong Masa Depan Tanpa Rokok Ilegal di Indonesia Melihat ke depan, langkah-langkah strategis perlu disusun untuk membangun iklim ekonomi yang lebih sehat tanpa adanya rokok ilegal. Upaya ini tentu tidak akan mudah, tetapi jika seluruh pihak terlibat dengan komitmen yang sama, maka tujuan tersebut dapat tercapai. Melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan juga bisa menjadi aspek yang mendukung pencapaian ini.

Diskusi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, pelaku industri, dan organisasi masyarakat, perlu diperkuat agar semua suara terdengar. Dengan dialog yang konstruktif, diharapkan solusi yang dihasilkan dapat lebih berkelanjutan dan efektif. Hal ini diharapkan dapat mewujudkan perekonomian formal dan sehat tanpa praktik ilegal.

Perubahan paradigma dalam pendekatan terhadap peredaran rokok ilegal menjadi hal yang sangat penting. Jika kebijakan yang dibuat bukan hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pada penciptaan lingkungan yang mendukung kepatuhan hukum, maka peredaran ekonomi bayangan dapat diminimalisir. Ini adalah langkah menuju ekonomi yang lebih transparan dan berkelanjutan.

Pemerintah, melalui lembaga terkait, diharapkan mampu menerapkan sistem yang ketat, sambil memberikan insentif bagi pelaku usaha yang mematuhi regulasi. Dengan demikian, perekonomian nasional bisa berkembang tanpa ada ancaman dari praktik-praktik ilegal yang merugikan. Hal ini akan membuka jalan bagi Indonesia untuk menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan.