Respons APJII Terhadap Digitalisasi yang Absen dari Prioritas RAPBN 2026

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengungkapkan keprihatinan terkait kurangnya fokus pada digitalisasi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Menurut Ketua APJII, Muhammad Arif, ini menunjukkan bahwa anggaran yang dialokasikan belum sepenuhnya mendukung sektor telekomunikasi yang didominasi oleh swasta.

Industri telekomunikasi, selama ini, dikenal sebagai sektor yang sebagian besar bergerak di ranah privat. Arif menyatakan bahwa keterlibatan pemerintah dalam pengembangan jaringan internet di Indonesia sangat terbatas, kecuali dalam beberapa proyek tertentu, seperti Palapa Ring.

Di suatu sisi, pihaknya tidak terlalu mencemaskan absennya digitalisasi dari RAPBN 2026. Ia menekankan bahwa yang lebih krusial adalah adanya kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor telekomunikasi agar penetrasi internet dapat ditingkatkan lebih cepat.

Urgensi Kebijakan Penunjang untuk Sektor Telekomunikasi Kebijakan yang pro terhadap industri telekomunikasi mutlak diperlukan untuk mencapai misi pemerataan akses internet. Dalam hal ini, APJII mendorong pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan izin bagi penyedia layanan internet (ISP).

Arif mengadukan bahwa saat ini jumlah ISP yang beroperasi sudah terlalu banyak, sementara pertumbuhan pengguna internet stagnan. Kondisi ini membuat harga layanan menjadi semakin kompetitif, menyebabkan margin laba ISP semakin menipis.

Persaingan harga yang ketat ini berpotensi memengaruhi kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini membuat petugas ISP kesulitan untuk berinvestasi dalam pengembangan infrastruktur yang lebih baik.

Penempatan Jaringan Internet dan Keseimbangan Investasi Arif juga menyoroti permasalahan penumpukan jaringan internet di beberapa daerah. Investasi yang dilakukan tidak merata, dan banyak yang terfokus hanya pada wilayah tertentu. Ini sangat disayangkan, karena banyak daerah lainnya yang justru membutuhkan akses internet yang lebih baik.

Ketidakmerataan ini menyebabkan overinvestasi, di mana dana yang seharusnya bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan justru terbuang sia-sia. Dia menekankan pentingnya pemerataan dalam hal akses internet agar setiap masyarakat bisa merasakan manfaat teknologi digital.

Sebagai bagian dari solusi, penting untuk menciptakan kebijakan yang tidak hanya berfokus pada regulasi, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas layanan secara keseluruhan. Pendekatan ini diharapkan mampu mendorong perkembangan industri telekomunikasi yang berkelanjutan dan sehat.

Program Prioritas dalam RAPBN 2026 Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan delapan program prioritas yang akan menjadi fokus dalam RAPBN 2026. Di antara program tersebut, terdapat agenda seperti ketahanan pangan, ketahanan energi, dan pemberian makanan bergizi gratis.

Prabowo menggarisbawahi bahwa APBN seharusnya digunakan untuk kepentingan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Dalam pidatonya, ia menyebutkan bahwa semua agenda prioritas akan saling mendukung dan berkontribusi terhadap kemajuan negara.

Delapan agenda prioritas ini adalah langkah konkret untuk mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Nantinya, diharapkan rapat antara sektor publik dan swasta bisa lebih harmoni agar pembangunan dapat berjalan lebih cepat dan efisien.

Gelaran Indonesia Internet Expo & Summit 2025 Dalam upaya mendukung digitalisasi di Indonesia, APJII merencanakan Indonesia Internet Expo & Summit 2025 yang akan berlangsung pada 2-4 September mendatang. Acara ini akan menjadi wahana kolaborasi bagi berbagai pemangku kepentingan dalam industri digital.

Di dalam forum tersebut, akan hadir regulator, operator telekomunikasi, vendor teknologi global, serta pelaku startup. Pertemuan ini diharapkan dapat menghasilkan sinergi antara semua pihak untuk mengembangkan inisiatif yang bermanfaat bagi masyarakat.

Dengan hadirnya platform kolaborasi ini, APJII berharap dapat mendorong hilirisasi digital yang lebih baik untuk kemajuan teknologis di Indonesia. Acara ini menjadi penting untuk mengoptimalkan potensi riset dan inovasi lokal agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas.