Aturan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk membeli LPG 3 kilogram (kg) atau gas melon akan berlaku mulai tahun 2026. Kebijakan ini bertujuan untuk mengontrol distribusi dan mencegah penyelewengan yang sering terjadi pada penggunaan gas subsidi tersebut.
Rencana ini diharapkan dapat memberikan keadilan bagi masyarakat yang benar-benar berhak menerima subsidi, terutama kalangan ekonomi rendah. Dengan demikian, gas subsidi yang disediakan bisa lebih tepat sasaran dan tidak jatuh ke tangan yang salah.
Support authors and subscribe to content
This is premium stuff. Subscribe to read the entire article.
Login if you have purchased
